MANADO, fajarpress– Isu dugaan autoplagiasi yang kembali diarahkan kepada Guru Besar Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof. Dr. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes., menjelang Pemilihan Rektor Unsrat periode 2026–2030 menuai sorotan.
Namun, di balik narasi yang dibangun, muncul pertanyaan mendasar yakni mengapa persoalan yang telah berulang kali diperdebatkan sejak lebih dari satu dekade lalu kembali diangkat tepat ketika proses suksesi kepemimpinan Unsrat berlangsung?
Apakah ini murni kepedulian terhadap integritas akademik, atau justru bagian dari pembentukan opini untuk memengaruhi persepsi publik terhadap salah satu figur yang masuk dalam bursa kepemimpinan universitas?
Persoalan lama, klarifikasi yang perlu diperhitungkan
Dalam beberapa pemberitaan tersebut, penulis mengakui bahwa keberadaan dua publikasi dengan substansi serupa tidak serta-merta membuktikan terjadinya pelanggaran autoplagiasi.
Bahkan, berita-berita itu sendiri menyebut perlunya pemeriksaan terhadap naskah asli, waktu penerbitan, kebijakan jurnal, atribusi, serta penggunaannya dalam penilaian angka kredit akademik.
Artinya, tuduhan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan final tanpa pembuktian yang dapat diverifikasi.
Di sisi lain, Prof. Grace Kandou telah memberikan klarifikasi pada 6 November 2026. Ia menegaskan bahwa persoalan SK Rektor Nomor 1132 tidak pernah menjadi sanksi yang tercatat di kementerian.
Menurut keterangannya, terdapat dokumen dari kementerian yang menjelaskan bahwa surat tersebut tidak pernah diterima atau tercatat di tingkat kementerian.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pengusulan Guru Besarnya tetap memperoleh persetujuan dan memiliki SK dengan TMT 1 November 2014.
Klarifikasi ini tentu patut diperhitungkan dalam setiap pemberitaan yang mengangkat kembali persoalan tersebut. Publik berhak mendapatkan gambaran utuh, bukan hanya satu sisi dari sebuah polemik panjang.
Putusan PTUN dan perjalanan akademik
Persoalan SK Nomor 1132 juga pernah menjadi bagian dari sengketa administratif yang ditempuh Grace Kandou melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.
Dalam pemberitaan DetikNews pada 7 Maret 2018, Grace menyatakan bahwa dirinya menggugat keputusan tersebut ke PTUN dan berhasil membatalkannya karena dinilai tidak sesuai fakta.
Pada tahun yang sama, polemik tersebut memang sempat memengaruhi proses pencalonannya dalam Pilrek Unsrat 2018.
Fakta historis ini penting karena menunjukkan bahwa isu serupa bukan pertama kali muncul ketika Grace Kandou berada dalam kontestasi pemilihan rektor.
Karena itu, jika persoalan tersebut kembali diangkat, pemberitaan seharusnya juga menyertakan perkembangan hukum, dokumen kementerian, serta perjalanan administratif yang terjadi setelah polemik awal.
Mengutip kembali tuduhan tanpa memberikan bobot yang sama terhadap klarifikasi dan perkembangan berikutnya berisiko menciptakan persepsi yang tidak berimbang.
Aroma black campaign dalam suksesi rektor?
Momentum kemunculan kembali isu ini patut menjadi perhatian.
Dalam kontestasi pemilihan pimpinan perguruan tinggi, rekam jejak akademik memang merupakan hal yang sah untuk diperiksa. Namun, pemeriksaan rekam jejak berbeda dengan pembentukan opini negatif melalui pengulangan tuduhan lama yang belum dijelaskan secara menyeluruh.
Ketika persoalan yang sama terus dimunculkan menjelang pemilihan rektor, sementara klarifikasi dan perkembangan administratif sebelumnya tidak memperoleh porsi pemberitaan yang seimbang, publik wajar mempertanyakan kepentingan di balik narasi tersebut.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya pola black campaign atau kampanye hitam yang berpotensi merusak reputasi seorang kandidat sebelum proses pemilihan berlangsung.
Tentu, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti mengenai aktor, koordinasi, maupun tujuan kampanye. Namun, pola pemberitaan dan momentum kemunculannya layak dikritisi secara terbuka.
Jangan sampai ruang demokrasi akademik berubah menjadi arena saling menjatuhkan melalui isu yang terus didaur ulang.
Pilrek seharusnya menjadi kompetisi gagasan
Unsrat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas akademik, kemampuan manajerial, serta visi untuk membawa universitas menjadi institusi pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.
Karena itu, pemilihan rektor semestinya menjadi ruang adu gagasan, rekam prestasi, dan program kerja, bukan pertarungan membangun stigma terhadap kandidat tertentu.
Jika terdapat dugaan pelanggaran akademik, mekanisme pemeriksaan resmi harus ditempuh dengan bukti yang jelas, prosedur yang transparan, dan kewenangan lembaga yang tepat.
Sebaliknya, apabila persoalan telah melewati proses hukum dan administratif, perkembangan serta hasil proses tersebut juga harus dihormati dan diberitakan secara proporsional.
Civitas akademika Unsrat tentu tidak ingin suksesi kepemimpinan universitas tercoreng oleh praktik pembunuhan karakter.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang kandidat, melainkan marwah Universitas Sam Ratulangi sebagai institusi akademik.
Jangan sampai pemilihan rektor kehilangan substansi karena lebih sibuk menghidupkan kembali polemik masa lalu daripada membicarakan masa depan universitas.
